Tags

, , , ,

Saat ini pemberitaan di media massa tampil lebih menarik. Berbagai macam sudut pandang bebas dikembangkan. Tak terkecuali dengan pemberitaan di bidang ekonomi, baik nasional maupun internasional, semua dikemas lebih transparan, kritis, mendalam, dan terbuka. Dan diharap pemberitaan tersebut dapat berlakon sebagai kontrol sosial demi mewujudkan good governance.

Pemerintahan yang baik, bersih, dan kredibel (good governance) dapat tercermin lewat hubungannya dengan para pelaku industri media. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) (2005, h.ix) memaparkan, ”Hubungan media dan good governance menjadi penting mengingat proses pengambilan keputusan pemerintah tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi masyarakat, dan media menjadi wahana informasi untuk memuat aspirasi masyarakat atas berbagai keputusan yang akan diambil pemerintah, maupun informasi mengenai keputusan itu sendiri…”.

Dengan demikian, media massa memiliki peranan amat penting berkenaan dengan tersalurkannya aspirasi rakyat kepada pemerintah. Dalam proses komunikasi antara rakyat dan pemerintah, media massa berperan sebagai wadah, medium, saluran, dan perantara yang mengemas aspirasi masyarakat. Tak hanya itu, tapi juga berfungsi untuk mensosialisasikan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah.

Siglitz sebagaimana yang dikutip Tim LSPP (2005, h. 17) menyatakan, ”Suatu pemerintahan baru bisa dibilang demokratis dan bisa dipercaya (accountable) jika saja pemerintahan ini mau terbuka tentang apa saja yang dilakukan pemerintahnya kepada masyarakat luar.”

Artinya, demokratisasi di dalam sebuah negara mutlak memerlukan keterbukaan dalam proses komunikasi yang efektif. Di sanalah peran media dan pers bermain. Yakni, guna mengawal berjalannya proses keterbukaan dalam berkomunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Sebab, bila media massa tidak bisa menjadi perantara komunikasi pemerintah maka iklim demokrasi di negara tersebut tak akan berjalan.

Terbukanya informasi secara luas kepada masyarakat begitu penting. Makna pentingnya terletak pada sisi pengawasan dari masyarakat. Bila pemeritah terbuka maka rakyat memiliki akses yang luas dan mudah demi memastikan program dan kebijakan yang ada telah mencapai sasaran sebelumnya.

Lebih jauh LSPP (2005, h. x) menjelaskan, ”Karena itu, peran media dalam mendorong good governance bisa dilakukan dengan cara: 1. Mempromosikan nilai-nilai good governance itu sendiri; 2. Memonitor atau mengawasi proses pengambilan kebijakan dan proses di mana kebijakan itu dilaksanakan (atau tidak dilaksanakan); serta 3. Bagaimana media menyuarakan kepentingan kaum tak bersuara”.

Penulis memahami, terdapat tiga peran dasar media berkenaan dengan pelaksanaan good governance, antara lain: Sebagai promotor nilai-nilai pemerintahan yang baik itu sendiri; sebagai pengawal dan pengawas proses pengambilan kebijakan; serta sebagai mulut dari suara-suara yang tak terdengar.

Adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhi tiga fungsi dasarnya sebagaimana yang dikemukakan Norris dan Zinnbauer (dikutip LSPP) (2005, h.17) demi mewujudkan good governance, yaitu :

a.      Transparansi dalam proses pembuatan keputusan, baik menyangkut peraturan yang eksplisit dan prosedur tertentu yang diambil, dan siapa yang menjadi penanggung jawan dari suatu policy.

b.      Mekanisme institusional untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah mereka pilih.

c.      Sanksi yang tepat bagi mereka yang melanggar, agar terjadi pertanggungjawaban.

Ketiga poin di atas menampilkan kewajiban pemerintah demi mewujudkan good governance. Sebab itu, media dapat menjadi pengawas dan pengkritisi pemerintah bila terjadi ketidaksesuasian antara kriteria di atas dengan yang dilakukan di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis hendak mengangkat salah satu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Yakni, kesepakatan perdagangan bebas antara ASEAN dengan Cina (ASEAN – China Free Trade Agreement). Berbagai respon masyarakat munculn menyikapi ACFTA ini. Tak sedikit yang setuju, tapi juga banyak yang menyangsikan manfaatnya.

Wacana dalam pemberitaan di bidang ekonomi yang tengah terjadi di Indonesia juga beberapa negara di kawasan Asia Tengara yang dikenal dengan nama ACFTA ini disepakati mulai berlakunya sejak Januari 2010. Setiap kalangan memiliki pendapatnya masing-masing tentang BFTA (Bilateral Free Trade Agreement) atau kesepakatan perdagangan bebas yang dilakukan oleh lebih dari dua negara, seperti ACFTA ini. Ada yang menganggap perlu dilakukan pemerintah demi meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Tapi sebagian lainnya menilai Indonesia masih terlalu lemah untuk mengikuti arus kapitalistik ekonomi BFTA macam itu.

Sejatinya, terdapat sebuah masalah mendasar dari ACFTA, yaitu kurang terwakilinya kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan perdagangan bebas ini. Di sinilah letak peranan media yang sesungguhnya, yang kemudian ingin penulis kaji. LSPP (2006, h. 17), “Adanya media di sini dianggap sebagai salahs atu cara untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang kruang beruntung dalam pembangunan pun mendapat tempat untuk bersuara lewat media.”

Memang banyak kajian yang menyebutkan berbagai dampak positif pemberlakuan ACFTA. Daniel Pambudi dan Alexander C. Chandra (2006, h. 42) menyatakan, “kebanyakan dari kajian yang tersedia mengenai ACFTA masih cenderung melihat dampak kesepakatan ini dari kacamata ekonomi konvensional, yang biasanya selalu menekankan potensi keuntungan yang dapat diterima ASEAN dari pelaksanaan ACFTA.”

Daniel Prambudi (2006, h. 16) mengambahkan, ”Namun demikian, dikarenakan kepentingan ekonomi dan hal-hal lainnya, negara-negara ASEAN kini cenderung terpecah belah dan masing-masing mengambil inisiatif BFTA dengan negara-negara mitra dagang mereka.”

Karenanya penulis memahami bahwa fungsi dasar perdagangan bebas bilateral yang sejatinya bertujuan demi memajukan perekonomian negara, lama-kelamaan justru makin menjauh dari fungsi dasarnya. Hal itu tak lain akibat kepentingan ekonomi yang berbeda di antara negara-negara yang terlibat.

Kesepakatan perdagangan bebas ASEAN dengan Cina serta kesepakatan BFTA lain pada dasarnya bukan muncul akibat kesulitan yang tengah dihadapi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organisation / WTO). Melainkan, seperti yang dikemukakan Daniel Pambudi (2006, h. 15), hal itu karena ”Adanya penguatan regionalisme di kawasan Asia Timur sendiri. Sebagian besar BFTA dilakukan karena berpotensi sebagai batu lompatan sebelum negara-negara Asia Timur, termasuk ASEAN, bermain dalam sistem perdagangan bebas pada lingkup yang lebih luas”.

Bila harus menilik ke belakang, maka perdagangan bebas antara ASEAN dan Cina ini mengingatkan kita pada 10 tahun silam. Tahun 1990 yang menandai berangsur tenggelamnya demam perang dingin antara negara-negara di dunia dan berujung pada meningkatnya keberpihakan bangsa-bangsa tersebut kepada neo-liberalisme.

Menghadapi keadaan demikian, tak aneh bila para negara dunia ketiga di Asia Tenggara merasa kebingungan. Kebimbangan ini dirasa anggota-anggota ASEAN berkenaan dengan lenggang organisasi mereka kedepannya. Apakah ASEAN ingin tetap berjalan sebagai organisasi elitis, atau ingin menjadi organisasi yang menaungi perasaan berat sama dipikul ringan sama dijinjing para anggotanya (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja).

Organisasi elitis di sini maksudnya adalah kelompok yang dibuat dari, oleh, dan untuk para elit saja, dengan realitas menyedihkan bahwa faktanya ada begitu banyak masyarakat di negara-negara anggota ASEAN yang bahkan tak tahu-menahu apapun tentang organisasi yang lahir pada 8 Agustus 1967 ini. Namun di sisi lain, organisasi perkumpulan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara ini tak luput dari desakan kuat pengaruh kapitalisme global.

Hal itu memaksa ASEAN menjiplak dan mengadopsi kebijakan perdagangan bebas. Tuntutan lingkungan menjadikan seseorang melakukan sesuai apa yang diinginkan lingkungannya. Itu pula yang dilakoni ASEAN hingga awalnya mereka membentuk sebuah area perdagangan bebas antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadilah, ASEAN yang memiliki kawasan perdagangan bebas bernama AFTA (ASEAN Free Trade Area) pada tahun 2003.

AFTA yang berlangsung sejak 2003 itu akhirnya membawa ASEAN sampai pada kesepakatan lain, yakni persetujuan perdagangan bebas ASEAN dengan Cina. Terwujudnya BFTA bertitel FTA antara ASEAN dan Cina merupakan salah satu contoh pemanfaatan BFTA sebagai steping stone (batu lompatan) bagi ASEAN untuk bisa mencapai penguatan regionalisasi di kawasannya.

Dalam perdagangan berlaku hukum yang kuat akan memakan yang lemah, yang besar akan menggilas yang kecil. Hal inilah yang ditakutkan bakal menimpa Indonesia, sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang masuk dalam jajaran negara dunia ketiga. Sebab, kondisi ekonomi Indonesia belum bisa dikatakan kuat dan stabil. Pemerintah harus lebih cermat menilai keadaan para pelaku ekonomi di negara kita. Apakah merekah sudah mampu bersaing secara bebas dengan pasar Cina atau belum.

Memang, tak bisa dipungkiri pemerintah kita telah berusaha keras guna menciptakan iklim kondusif yang dapat menarik minat para penanam modal asing. Tapi yang pemerintah lupa, bahwa terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh bidang adalah kunci awal untuk memutuskan ikut atau tidaknya Indonesia ke dalam ACFTA.

Dr. Mahatir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia, sebagaimana yang dikutip Daniel Pambudi, dkk  (2006, h. 48) memaparkan :

Dalam hal ini, Dr Mahatir melihat BFTA merupakan satu cara untuk memperlemah industri-industri lokal dengan produk-produk manufaktur yang lebih murah dari negara-negara maju, seperti AS. Khusus mengenai ACFTA, para kritik terhadap BFTA sempat mempertanyakan apakah motivasi China yang sebenarnya itu adalah dominasi atau integrasi dengan negara-negara ASEAN. Para kritik BFTA khawatif bahwa ambisi Cina yang sebenarnya adalah mendominasi ASEAN dengan menawarkan BFTA kepada negara-negara ASEAN sehingga kelompok kawasan ini kesulitan untuk menyelesaikan insisiatif integrasinya.”

 

Semua informasi mengenai ACFTA tersebut mengalir hingga akhirnya sampai di hadapan khalayak tak lain berkat ’rantai’ komunikasi massa. Yakni, komunikasi yang dijalankan denggan menggunakan media massa. Media massa tersebut bisa media cetak (surat kabar, majalah, tabloid, dan buletin) maupun eletronik (televisi, radio, online).

Informasi ACFTA tadi dikemas para insan media dalam wujud karya jurnalistik, seperti berita lempang, berita minat insani, tajuk rencana, dan lain-lain. Penelitian ini mengkaji khusus karja jurnalistik berwujud berita lempang.

Demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, media massa wajib menyajikan pemberitaan yang berimbang, tak terkecuali berita ekonomi. Meski tak penulis pungkiri bahwa teks bahasa yang tertuang di dalam berita tak lepas dari berbagai pengaruh. Sehingga tak lagi tampil sebagai sesuatu yang independen dan objektif.

Dalam penelitian ini penulis mengkhususkan unit analisis media yang digunakan adalah surat kabar, yakni Suratkabar KOMPAS. Melalui penelitian ini penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana praktik wacana yang dilakukan Suratkabar KOMPAS lewat pemberitaan ACFTA selama bulan Januari 2010.

Dengan asumsi, bulan tersebut merupakan momen terpanas munculnya pemberitaan mengenai ACFTA ini. Pada bulan Januari masyarakat dapat dikatakan ada pada fase awal keterkejutan menyikapi pemberlakuan kebijakan ACFTA. Karena saat itu merupakan bulan pertama diberlakukannya kesepakatan perdagangan bebas ASEAN dengan Cina ini.

KOMPAS adalah suratkabar yang tampil sebagaimana suratkabar umum lainnya. Alasan digunakanny KOMPAS karena penulis menilai media ini adalah media besar sehingga khalayak yang membaca dan mempercayai faktualitas pemberitaannya pun banyak. Hal itu dapat dilihat dari jumlah oplah KOMPAS yang diunduh dari sebuah portal berita online Majalahtempointeraktif.com (2009): “Sebaliknya Kompas, dari total oplah 500 ribu eksemplar, 80 persen beredar di Jakarta, 5 persen di Jawa Timur, dan sisanya di kota-kota lain…”

Dengan penjelasan di atas, penulis dalam menyimpulkan bahwa oplah KOMPAS yakni sebesar 500 ribu eksemplar per harinya. Dengan jumlah tersebut KOMPAS ditempatkan sebagai suratkabar dengan oplah tertinggi, otomatis pembacanya pun paling banyak. Dengan begitu KOMPAS memiliki daya pengaruh yang sangat kuat terhadap khalayak.

Bila dikaitkan dengan permasalahan yang dikaji, penulis merasa KOMPAS adalah media yang tepat. Terkait tagline KOMPAS: Amanat Hati Nurani Rakyat. Mengacu pada moto tersebut, penulis hendak melihat bagaimana sesungguhnya KOMPAS mewacanakan kebijakan perdagangan bebas (Free Trade Agreement / FTA), yang efektivitasya banyak disangsikan masyarakat, lewat pemberitaan di rubrik Bisnis & Keuangan.

Pertimbangan utama meneliti rubrik tersebut terkait dengan jenis produk jurnalistik yang dihasilkan. Karena berita yang hendak penulis angkat diberitakan di rubrik ini saja. Seandainya dimuat di rubrik lain, maka penyajiannya tidak sebagai berita lempang, melainkan berita minat insani (news feature). Penulis pun menilai, selain di rubrik Bisnis & Keuangan, pemberitaan terkait topik tersebut sedikit banyak memiliki sentuhan politis dan pendapat pribadi karena tertuang tidak sebagai berita lempang.

Dengan demikian, rubrik Bisnis & Keuangan dianggap yang paling tepat untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Karena, berita di rubrik tersebut jelas menampilkan, bagaimana pengaruh dan reaksi para pelaku industri dalam negeri menghadapi Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-Cina 2010 (ASEAN-Cina Free Trade Agreement / ACFTA).

Penulis menilai segala permasalahan yang diberitakan Suratkabar KOMPAS memiliki potensi menjadi wacana. Salah satunya berita mengenai kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-Cina 2010 ini. Karena informasi tentang permasalahan ini di dalamnya terkandung pula tindak konstruksi atas realitas yang ada oleh Suratkabar Harian KOMPAS.

Terdapat kecurigaan yang dirasa penulis atas wacana ACFTA yang dikemas lewat pemberitaan KOMPAS. Penulis hendak mengupas bagaimana sesungguhnya pernyataan dalam wacana tersebut ditampilkan bukan hanya dari soal teknis jusnalistik tapi juga adanya konsekuensi motif tertentu dari pihak redaksi. Titik perhatian penulis terletak pada bagaimana wacana Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-CINA 2010 berkembang lewat politik bahasa dan subjektifitas pemberitaan KOMPAS.