Lenggang Jurnalisme Perlawanan

“Kapan Indonesia ‘merdeka’?”. Pertanyaan ini alih-alih dapat diganti. Sama halnya dengan, “Mau makan apa?”, saat menghadapi kemelut bangsa ini lantas digubah jadi pertanyaan lain, “Apa yang mau dimakan?”.

 

“Kapan Pers ‘merdeka’?”

 

Bila ingin tahu lika-liku perjalanan Majapahit tentunya akan bedah kakawin Negarakertagama. Begitu pula bila ingin mengetahui definisi harfiah kemerdekaan pers, tentunya Undang-Undang Pers-lah yang akan dibaca.

 

Termaktub pada bab II pasal 2 UU tentang Pers, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi , keadilan, dan
supremasi hukum.
Perngertian ini justru menjadi paradoks kala ditatapmukakan dengan pertanyaan di atas, ‘kapan pers merdeka?’.

 

Selain kemerdekaan pers yang masih jadi debat kusir di antara para pakar dan praktisi jurnalistik, muncul tanda tanya lain. Apakah taraf kemerdekaan pers di era ‘reformasi setengah hati (baca:tiang)’ ini telah mencapai klasifikasi pers merdeka dan memerdekakan?

 

Kiranya ada hal lebih penting dari sekedar perdebatan supremasi kemerdekaan pers, yakni bagaimana menciptakan pers di bumi pertiwi ini sebagai pers merdeka dan memerdekakan(?).

 

Pers merdeka yang bebas menyatakan kesalahan dengan lafal kesalahan dan kebenaran sebagai kebenaran. Pers merdeka dengan kebebasan menyiarkan keterangan mengenai isi pernyataan manusia (baca:berita) sebenar-benarnya tanpa intervensi saham siapapun, juga tanpa bayang-bayang pembredelan pihak manapun.

 

Tak hanya pers merdeka tapi juga memerdekakan. Memerdekaan khalayaknya dari buta media, dari pembodohan publik, serta dari kebebasan yang kebablasan dalam diri pers sendiri.

 

Kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Tapi bukan berarti bebas hingga bablas. Dua ironi terdalam pers Indonesia, bila tidak kebablasan maka ia menjadi ‘alas kaki’ pemilik modal. Realita ini yang mesti kita tatap dengan hati
legowo bahwa penghalang jurnlisme tanpa batas di Indonesia adalah uang, UUD (Ujung-ujungnya Duit).

 

Inilah salah dua dosa berat media di antara dosa lainnya, seperti distorsi informasi, dramatisasi fakta, serangan privasi, pembunuhan karakter, dan eksploitasi seks.

Perlu diketahui Pers memiliki dua jenis hukum, preventif dan represif. Preventif berupa tindakan sebelum informasi yang ada disebarluaskan. Dalam buku Dasar-Dasar Jurnalistik buah karya A.M Hoeta Soehoet disebut cek dan ricek. Sedangkan represif terjadi setelah pers tersebar luas, setelah naskah berita sudah jadi berita. Bila saja kedua hal ini bisa ditegakkan, mungkin dosa media tadi bisa berkurang.

 

Eksekutor pers adalah wartawan. Wartawan bagai embusan nafas dalam perusahaan pers. Tidak akan ada media ‘berbobot’ tanpa kehadiran wartawan yang tangguh. Tangguh mencari berita dan mengumpulkan fakta-fakta.

 

Para wartawan yang selalu di garda terdepan soal kecepatan mendapatkan berita, berita fakta pastinya. Termasuk tangguh dalam menahan godaan ‘amplop’ selama berkutat dalam proses news hunting. Selain image jurnalis tangguh tak dapat diabaikan kenyataan tumbuh berkembanganya wartawan bodrex yang jadi benalu di sungai loyalitas para jurnalis sejati. Wartawan imbisil bagi trilogi profesi jurnalis yang selalu mereka pegang, yaitu kompetensi, integritas moral, dan wawasan luas.

 

Selama ini mungkin Dewan Pers dan lembaga-lembaga kewartawanan sibuk membedah berbagai urusan penting menengah ke atas. Mereka terlanjur dipusingkan bermacam sengketa dalam diri media besar atau menengah besar yang jelas direksi dan redaksinya, kantornya, kontinyuitas, terbitnya, dan status hukumnya, baik cetak maupun eletronik.

Persoalan hak jawab, hak tolak, hak koreksi dan sebagainya sudah menyita jadwal di agenda rapat mereka. Namun, meski kurang tersentuh kalangan pers kelas atas, para
aktivis jurnalistik tingkat bawah tak pernah menyerah.

 

Meski hidup dengan nafas tersengal-sengal, kembang-kempis, bahkan sering kali seolah hidup segan mati tak mau, aktivis pers muda atau yang disebut Daniel Dhakidae Jurnalisme Perlawanan tetap kukuh mengkritisi, baik kampus maupun pemerintah, lewat media mereka.

 

Meski namanya tak tercantum dalam UU Pers, kawan-kawan pegiat PersMa telah menjadi satu realitas sosial dalam dunia jurnalistik Indonesia. Nyatanya mereka ada. Meski banyak diantaranya timbul tenggelam, namun tak sedikit yang tetap eksis. (Mungkin) ini wujud kebebasan berpendapat, kebebasan pers di negeri ini. Ataukah
justru PersMa hadir sebagai pembaharuan atas kekecewaan terhadap pers umum yang
ada(?). Yang jelas PersMa adalah buah kebebasan akademik yang jadi ruh bagi
kelangsungan hidup perguruan tinggi.

 

Bagaimanapun, sosok PersMa tetap memiliki fungsi penyidik lingkungan (surveillance
of environment)
, pendidik, dan pengendali sosial. PersMa seharusnya sungguh menjadi sesuatu yang menggembirakan di alam demokrasi bangsa ini. Menandakan mahasiswa dan golongan muda didalamnya masih eksis dan kritis yang dibungkus dalam wacana skeptis, sebagaimana seorang jurnalis seharusnya, dalam menyikapi lingkungannya walau hanya dalam lingkup kampus.

 

PersMa merupakan saluran mengemukakan pikiran dan pendapat, khususnya di lingkungan civitas akademika kampus. Sedikit banyak keberadan mereka turut membantu mencerdaskan dan mengembalikan watak kritis mahasiswa yang kini banyak tergerus hedonisme. PersMa juga memiliki andil dalam pembangunan pers merdeka dan memerdekakan di bumi pertiwi. Kehadiran PersMa banyak berjasa guna menggalakkan melek media kawan-kawan mahasiswa. Yang terpenting faktanya PersMa merupakan lahan bersemainya bibit unggul pelaku pers profesional.

 

Watak spesial PersMa (mungkin) yang tidak dimiliki pers umum, keberanian mereka sebagai kekuatan sosial yang tindakannya merupakan cerminan masyarakatnya. Bila lingkungannya bercorak liberal, pers akan bersifat libertarian. Bila demokrasi Pancasila, persnya pun begitu.

 

Uniknya, di iklim otoriter PersMa malah berjuang di jalur demokrasi-liberal. Faktanya PersMa pun tak luput dari penyakit. Kendala paling utama, jelas soal pendanaan yang berekses negatif pada kontinyuitas. Masalah penting lain berkutat seputar ideologi.

 

Karena tidak pernah ada kesepakatan tentang ideologi PersMa maka mustahil terjadinya sosialisasi ideologi pada anggota baru. Problematika ideologi ini sering kali berujung dengan segmentasi PersMa yang back to campus. Berita yang disuguhkan pada pembaca melulu berisi kritisi kampus. Akibatnya, mereka malah kehilangan sensitifitas terhadap dinamika sosial masyarakat. Tak sedikit yang berakhir dengan matinya semangat juang aktivis PersMa dalam mengartikulasikan serta mengagregasikan aspirasi disekelilingnya.

 

Baik buruknya PersMa tak dipungkiri, eksistensi mereka memang dibutuhkan guna menghidupkan dan mewarnai pesta demokrasi di Indonesia. Mereka (PersMa) adalah buah dari konsep kebebasan berpendapat di Indonesia.

.
Satu yang perlu diingat dari ini semua, kebebasan pers adalah tanah: pers
adalah pohon, dan wartawan buah. Agar pohon tumbuh dan menghasilkan buah yang
bagus, dibutuhkan tanah yang subur.

 

[Tulisan yang sama dipublikasikan pula di Rubrik ROSTRUM MEDIA INDONESIA  edisi 2 November 2008]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s