Solusi Energi, Ada di Indonesia

Salah satu bagian dari bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

JAKARTA (30/6/2012) – TELAAH soal energi selayaknya menjadi prioritas utama seluruh negara di dunia dalam menetapkan arah pembangunan. Persoalan ini bahkan menduduki nomor wahid dalam daftar sepuluh masalah terbesar yang dihadapi manusia 50 tahun ke depan.

Informasi itu diperoleh dari hasil riset Profesor Richard E Smalley dari Rice University pada 2003. Sembari berjuang dengan leukimianya, Smalley berhasil menyimpulkan sepuluh hal yang menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi dunia, dan energi termasuk di dalamnya. Sepuluh masalah itu ialah energi, air, pangan, lingkungan hidup, kemiskinan, terorisme dan perang, kesehatan, pendidikan, demokrasi, serta populasi.

Hasil survei tersebut didukung fakta bahwa sejak 2002 cadangan sumber energi fosil di dunia makin sedikit. Untuk sumber minyak bumi diperkirakan hanya dapat bertahan 40 tahun, gas alam 60 tahun, dan yang nyawanya paling panjang adalah batu bara selama 200 tahun.

Menyikapi menipisnya cadangan energi fosil, terjadi pergeseran tren masyarakat dunia dari energi tak terbarui menuju pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Terkait ini, salah satu yang terekam dalam track record bangsa Indonesia sejak 2000 ialah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Regulasi ini mengamanatkan bahwa pada 2025 pemanfaatan EBT di Indonesia ditargetkan mencapai 17 persen dari keseluruhan pangsa energi yang ada. Menjawab tantangan tersebut, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) justru menetapkan target yang lebih tinggi, yakni mencapai 25 persen pada 2025.

Saat ini, Indonesia menggunakan 113,1 juta barel minyak dan akan meningkat jadi 5.100 juta barel pada 2025 nanti. Akan tetapi, BPPT yakin jika Indonesia dapat secara efektif melaksanakan konservasi energi hingga 27,25 persen maka penggunaan minyak itu bisa turun hingga 3.200 juta barel pada 2025. Nah, dari jumlah itu perlu disiapkan 800 juta barel EBT atau 25 persen dari pangsa energi keseluruhan.

Indonesia sebagai pendatang baru dalam pemanfaatan EBT tak bisa semata mengandalkan pemerintah. Hal ini membutuhkan kerja sama dari tiga pihak, yaitu pemerintah, akademisi, dan lembaga litbang dalam mengembangkan eksplorasi sumber-sumber energi. Dan tidak kalah penting adalah perubahan pola pikir tentang energi di Indonesia bahwa pemanfaatan EBT mahal dan tinggi risiko.

Tahun 2025 tinggal berselang 13 tahun dari sekarang namun pemanfaatan EBT belum terlaksana secara signifikan. Analisis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan hingga kini pemanfaatan EBT tercatat baru mencapai lima persen berdasarkan bauran energi sedangkan pemanfaatan minyak bumi tetap dominan yaitu 50 persen.

Bersumber dari energibarudanterbarukan.blogspot.com diketahui guna mengejar target itu dilakukan beberapa program sejak 2010, yaitu listrik perdesaan, interkoneksi pembangkit EBT, pengembangan biogas, Desa Mandiri Energi (DME), Integrated Microhydro Development Program (IMIDAP), PLTS perkotaan, pengembangan biofuel, dan proyek percepatan pembangkit listrik 10.000 MW tahap II berbasis EBT.

Sedangkan untuk merangsang perkembangan sumber energi lain maka terus dilakukan diversifikasi selain minyak bumi, di antaranya pemanfaatan gas, batu bara, EBT (air/mikrohidro, panas bumi, biomassa, surya, angin, gelombang/arus laut, BB Nabati, nuklir), batu bara cair dan gas (liquified, gasified coal).

Panas Bumi: Sini Lihat Aku!

Dalam upaya memenuhi target pemanfaatan 25 persen EBT lantas muncul pertanyaan, dari mana sumber energi untuk memenuhi target itu berasal? Jawabnya, dari dua sumber yang menurut BPPT paling potensial bagi negeri khatulistiwa ini, yaitu panas bumi dan panel surya(solar cell).

Ukuran potensial itu dilihat dari sisi ketersediaanya. Saat ini BPPT sedang fokus mengembangkan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) berskala kecil seperti yang ada di Kamojang, Garut, Jawa Barat. Di sana lembaga ini mengembangkan PLTP berskala 3 Megawatt (MW) dengan sistem condensing. Adapula rencana membangun PLTP di area Gunung Sibanyak, Sumatera Utara, menggunakan teknologi binary cycle bekerja sama dengan GFZ asal Jerman.

Potensi energi PLTP mencapai 29.038 MW atau sekitar 29 Gigawatt (GW) namun kapasitas terpasang saat ini baru sekitar 1.189 MW atau 4,1 persen dari total potensi yang ada. Penemuan dan pengembangan titik-titik sentral potensi panas bumi harus dikebut mengingat 40 persen potensi energi dunia ada di negeri ini dan sekitar 276 titik potensi panas bumi telah ditemukan.

Temuan itu sedianya harus mampu menjadikan RI sebagai pusat pengembangan panas bumi dunia. Potensi panas bumi atau geotermal tersebut ditemukan tersebar di sepanjang jalur Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Busur Banda, hingga Sulawesi Utara serta lajur Halmahera, Bali, dan Papua. Yang mencengangkan adalah fakta bahwa potensi panas bumi di lokasi tersebut sama dengan dua kali cadangan minyak bumi negara kita.

Dr SK Sanyal (GeothermEx Inc, California) menyatakan, lebih dari 70 persen lahan Indonesia memiliki basis sumber daya geotermal melebihi 50 MW dan hampir setengahnya lebih mampu menghasilkan seratus MW dengan sumur komersial antara tiga sampai empat MW (rata-rata sembilan MW) padahal sumur bor dunia hanya sekitar empat hingga enam MW.

Sekadar menghangatkan ingatan, keberadaan PLTP di Indonesia pada 1918 awalnya digagas Van Dijk, asal Belanda, untuk membangun PLTP di Kamojang, Jawa Barat. Kamojang menghasilkan uap pada 1926. Kemudian dari lima sumur uap hanya satu yang produktif dan tak lama kemudian pun mati.

Selanjutnya pada 1964 pembangkit listrik itu dihidupkan lagi oleh Direktorat Vulkanologi Bandung, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Pada 1971, PLTP Lahendong di Sulawesi Utara dan PLTP Lempung di Kerinci akhirnya dikembangkan. Setahun kemudian dilakukan pengeboran enam sumur di Dieng, Jawa Tengah tapi agaknya tak begitu sukses karena tak satu pun dari sumur itu mengeluarkan uap.

Berlanjut ke tahun 1974 ketika Pertamina dan PLN mengembangkan PLTP Kamojang 30 MW kemudian pada 1977 pemerintah Selandia Baru menyumbang NZ$24 juta dari kebutuhan proyek senilai NZ$34juta. Sisa dana pembiayaan PLTP Kamojang itu ditanggung Indonesia.

Pada 1982, Pertamina meneruskan penelitian di Lahendong dan melakukan kontrak dengan UGI (Unocal Geothermal Indonesia) untuk PLTP di Gunung Salak, Jawa Barat (Jabar). Akhirnya pada 1 Februari 1983, PLTP Kamojang I berkapasitas 30 MW diresmikan. Sedangkan PLTP Kamojang II mulai operasional sejak 1987 dan pengembangan ini terus berlanjut hingga saat ini.

Kapasitas terpasang PLTP di Indonesia sebesar 1.196 MW atau hanya 4,1 persen, yaitu di PLTP Kamojang Jabar (200 MW); Lahendong 1, 2, dan 3 (3×20 MW) di Sulut; PLTP Dieng (60 MW) di Jateng; Gunung Salak di Jawa Barat (375 MW); PLTP Darajat juga di Jawa Barat (255 MW); Sibayak (2×5 MW) Sumut; dan Wayan Windu (227 MW) Jabar. Infrastruktur ini menempatkan Indonesia pada urutan ketiga di bawah AS dan Filipina.

Bila terus dipacu pengembangannya hingga 4.000 MW bukan mustahil PLTP di Tanah Air bakal menempati posisi nomor satu dunia. Pemerintah berupaya menggenjot percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap dua yang komposisi energi mix-nya mengarah ke geotermal dan diharap bisa meningkatkan pemanfaatan panas bumi hingga 17 persen atau sekitar 4.713 MW pada 2015. Tahun ini segera beroperasi PLTP Ulubelu 1 dan 2 di Lampung dengan kapasitas 2 x 55 MW.

Saat ini, selain Pertamina sebagai perseroan berpelat merah, pembangunan PLTP juga dilakukan swasta oleh PT Supreme Energy. Perusahaan pengembang panas bumi ini berencana membangun sekitar 700 MW PLTP di tiga lokasi, yaitu Muara Laboh di Sumatera Barat, Rantau Dedap di Sumatera Selatan, dan Rajabasa di Lampung.

Supreme Energy adalah perusahaan patungan antara pemodal dalam negeri dengan beberapa perusahaan lain lain, yakni salah satu perusahaan pembangkit listrik terbesar di dunia GDF Suez, Marubeni dan Sumitomo. Melalui perjanjian pembelian listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) plus jaminan dari pemerintah maka dalam lima tahun kedepan Supreme Energy digadang-gadangkan bakal jadi salah satu perusahaan PLTP terbesar di Indonesia.

Bulan depan, Supreme Energy rencananya memulai pengeboran untuk pembangunan PLTP Muara Laboh di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Biaya eksplorasi sebelum pengeboran sekitar US$8 juta. Targetnya pengeboran ini rampung pada 2014 dan dilanjutkan dengan pengeboran di Rantau Dedap serta Rajabasa.

Kepada Jurnal Nasional, CEO PT Supreme Energy Triharyo Inderawan Soesilo menyatakan, biaya eksplorasi sebelum pengeboran untuk ketiga proyek tersebut totalnya sekitar US$25 juta. Maka untuk masing-masing lokasi ongkosnya berkisar US$8 juta dengan taksiran kemampuan masing-masing PLTP antara 200 – 300 MW.

Supreme Energy melakukan studi terlebih dulu sebelum memilih ketiga lokasi tersebut. Kajian yang dilakukan memakan waktu sekitar tiga tahun dan seluruhnya dilakukan oleh para ahli dari dalam negeri.

Pada awal Maret lalu dilaksanakan penandatanganan PPA antara PLN dengan konsorsium PT Supreme Energy, International Power GDF Suez, dan Sumitomo Corporation untuk proyek Muara Laboh dan Rajabasa. Kedua PLTP ini merupakan hasil lelang yang dilakukan pemda setempat dengan jaminan pemerintah melalui Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) yang disahkan pada Jumat 2 Maret 2012.

Harga listrik masing-masing PLTP, yaitu untuk Muara Laboh sebesar US$9,4 sen per kWh dan Rajabasa sebesar US$9,5 sen per kWh. Keduanya digarap melalui skema Independent Power Producer (IPP) dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2016. Pasokan listrik yang dihasilkan PLTP tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan sistem interkoneksi Sumatera.

Investasi untuk ketiga PLTP tersebut masing-masing sebesar US$700 juta maka totalnya sebesar US$2,1 miliar. Sampai tahap eksplorasi selesai akan menggunakan dana internal perseroan. Barulah selepas pengembangan melibatkan pinjaman perbankan.

Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), R Priyono, dalam kesempatan terpisah mengakui bahwa pengembangan PLTP bukan hal mudah. Setelah dirinya coba mendalami model optimasi konversi energi panas bumi yang baru muncul pada 1980-an terbukti bahwa pengembangan PLTP sangatlah sukar.

“Modeling panas bumi sangat sulit. Kita harus perkirakan adanya sumber panas bumi dan arah alirannya,” katanya. Ia pun mengingatkan bahwa panas bumi adalah proyek tinggi risiko. Misalnya, apabila proses eksplorasi sumber panas bumi tetiba gagal di tengah jalan dan berpeluang dibelokkan kondisinya hingga kegagalan itu dianggap sebagai praktik korupsi terselubung, mengingat eksplorasinya menggunakan uang negara.

Matahari Juga Berenergi

Masih ada EBT lain yakni tenaga surya yang juga dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik. Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia di atas 1 TW dan kondisi ini membawa RI sebagai negara dengan serapan tenaga surya terbesar di ASEAN.

Pemerintah menargetkan mulai tahun ini seluruh institusi pemerintah dan bangunan komersial wajib memanfaatkan panel tenaga surya. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Kardaya Warnika, menjelaskan bahwa penggunaan energi surya bertujuan untuk mengurangi konsumsi listrik dari PLN.

Kewajiban perdana penggunaan panel surya dilakukan untuk wilayah DKI Jakarta. Dan program ini dibidik sebagai pilot project penerapan kewajiban penggunaan panel surya tersebut. Sedangkan menyangkut pasokan panel suryanya, pemerintah berupaya memasok dari industri dalam negeri.

“Akan ada BUMN yang membangun chip surya, bukan hanya assembling tetapi juga dengan menggunakan teknologi dalam negeri maupun adopt,” ucap Kardaya. Saat ini, kata dia, ada beberapa investor luar yang berminat membangun pabrikan panel surya di Indonesia, yaitu China dan Jepang.

Di awal-awal wacana peraturan ini PT Pertamina (Persero) langsung memelopori penggunaan perdana lampu berenergi surya di Kantor Pemasaran dan Niaga Pertamina Region I Medan, Sumatera Utara, sejak beberapa hari lalu. Untuk tahap pertama dilakukan pemasangan lampu tenaga surya sebanyak sebelas unit di area kantor dan terminal bahan bakar minyak (BBM) Medan Group.

Di sisi lain, terkait keberadaan infrastruktur PLTS di Indonesia pada Mei 2012 PLN mengalokasikan kepada Pemkab Nunukan, Kalimantan, sebanyak 400 PLTS yang seluruhnya akan menjadi 3.000 PLTS. Saat ini PLN tengah mengoperasikan PLTS 600 kW di Morotai, Maluku Utara, demi penghematan BBM sekitar 2,5 miliar per tahun.

Sebelumnya telah difungsikan PLTS 350 kW di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, dan PLTS Miangas 100 kW di Sulawesi Selatan. Guna memenuhi kebutuhan PLTS maka tahun lalu pemerintah membangun pabrik PLTS dan PT LEN Industri (Persero) ditunjuk sebagai pengelola pabrik berkapasitas produksi fotovoltaik 50 MW per tahun menggunakan teknologithin film.

Pada 2011, PT Surya Energi Indotama selaku anak perusahaan LEN Industri membangun PLTS 100 kWp untuk PLN di Banda Naira yang terhubung ke jaringan listrik nasional. Ada pula PLTS 200 kWp di Gili, Pulau Trawangan; PTLS 80 kWp di Tual, Pulau Dullah Laut; dan enam lainnya berada di enam desa di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, dengan kapasitas masing-masing 0,5 kW menggunakan dana PT Antam Tbk sebesar Rp1,4 miliar.

Sementara itu, sejak tahun lalu PLN juga sedang membidik pulau-pulau kecil di kawasan Indonesia Timur (KIT) untuk dibangun 100 PLTS 22 MW melalui pendanaan Bank Dunia. Saat ini PLN sedang membangun enam PLTS di wilayah tersebut, yaitu di Derawan, Bunaken, Raja Ampat, Wakatobi, Banda, dan Trawangan. Untuk tahun depan diharapkan seribu pulau terpencil dapat dialiri listrik dari PLTS dengan pola sistem listrik kepulauan.

Kini PLN baru saja menyanggupi permintaan pelaku industri yang memproyeksikan sampai 2014 bakal ada 40 pabrik peleburan atau smelter baru yang membutuhkan pasokan listrik mencapai 1.500 Megawatt (MW) untuk masing-masingnya. Perkiraan kebutuhan listrik ini disampaikan Kadin Indonesia.

“Untuk melayani kebutuhan listrik 1.500 mw bagi PLN tidak terlalu besar. Karena PLN diminta setiap tahun menambah tidak kurang dari 4.000 MW. Jadi, hanya persoalan lokasi saja yang membuat ini harus dihitung dengan cermat,” kata Direktur Utama PLN Nur Pramudji kepada wartawan.

Saat ini terdapat 167 perusahaan tambang anggota Kadin yang menyatakan minat membangun smelter. Lokasi smelter-nya berbeda-beda tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengakomodasi keinginan industri ini maka Kadin dan PLN membentuk tim kerja bersama yang secara khusus menyiapkan roadmap pengadaan 40 smelter tersebut.

Dirut PLN menegaskan, yang terpenting baginya bukan soal berapa pasokan listrik yang dibutuhkan melainkan di mana lokasi smelter hendak dibangun. Sebab jika ingin infrastruktur pembangkit listriknya cepat selesai maka harus dibangun di Pulau Jawa. Sedangkan untuk wilayah di luar Jawa, sebetulnya tetap bisa digarap dalam waktu cepat tapi tentu harganya lebih mahal.

Keberadaan panas bumi dan tenaga surya sebagai salah satu alternatif sumber listrik rupanya tak begitu dijagokan pelaku usaha. Pasalnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai sektor pembangkit listrik ke depannya mayoritas akan menggunakan sumber batu bara. Bahkan jika dibandingkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) takkan lebih unggul dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Dipaparkan Ketua Komite Tetap (Komtap) Ketenagalistrikan Kadin Indonesia, Ali Herman Ibrahim saat berdiskusi soal Independent Power Producer (IPP) beberapa hari lalu bahwa PLTU batu bara diproyeksi bakal mendominasi jenis pembangkit listrik di Indonesia. Dominasi itu mencapai 35,6 Gigawatt (GW) atau 63,7 persen dari total pembangkit listrik yang ada.

Sementara untuk sumber EBT panas bumi hanya mencapai 6,2 GW atau hanya 11,2 persen. Baru setelahnya disusul PLTA sebesar 6,1 GW atau 11,1 persen. Sedangkan untuk PLTGU gas kapasitasnya hanya 3,3 GW atau 5,8 persen.

Dibandingkan PLT Panas Bumi, menurut Komtap Ketenagalistrikan Kadin, PLTU Batubara dianggap lebih cepat dibangun dan dapat berlokasi di mana saja. Sedangkan PLT Panas Bumi memerlukan studi dan eksplorasi lebih lama dan berlokasi hanya di tempat tertentu.

Menguatkan betapa pentingnya pembahasan soal energi alternatif ini, sekian tahun silam John F Kennedy pernah mengatakan, “The supreme reality of our time is the vulnerability of the planet.” Pernyataan ini mengingatkan bahwa bumi yang kita diami semakin renta dari hari ke hari. Sehingga, cadangan energi yang dikandungnya pun kian menipis karena terus dieksplorasi tanpa henti tujuh hari sepekan, 365 hari setiap tahun.

Menyikapi kondisi ini muncullah kampanye penyelamatan lingkungan. Kemudian demam go green dunia sejak beberapa tahun belakangan turut menyentuh berbagai kalangan di Tanah Air, hingga jajaran pemerintahan. Meningkatnya porsi perhatian untuk masalah energi setidaknya tampak dari digantinya nama kementerian yang mengurusi bidang ini. Susilo Bambang Yudhoyono, kini Presiden Republik Indonesia (RI), sempat menduduki posisi menteri yang mengurusi energi dan tambang-menambang. Dialah yang terakhir menjabat sebagai menteri dengan nama Menteri Pertambangan dan Energi.

Kemudian Purnomo Yusgiantoro menggantikannya pada dekade 2000-an dan nama tersebut berubah jadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Dari nama yang baru ini tampak adanya upaya perluasan cakupan masalah di sektor energi dan keturunannya. Dari sini terlihat pemerintah mulai betul-betul sadar urgensi penyelamatan sumber-sumber energi, khususnya di Indonesia. Selanjutnya melalui kementerian inilah segala macam misi terkait energi dan kawanannya diurus. (Dini Hariyanti)

tulisan di atas dipublikasikan di Suratkabar Harian Jurnal Nasional edisi 30 Juni 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s