Penghematan Subsidi dari Dual Price Mencapai Rp21 T

KEBIJAKAN penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM) semakin mengerucut pada opsi dual price. Kalau ini jadi diterapkan diperkirakan bakal ada penghematan subsidi BBM senilai Rp21 triliun.
“Wakil Menteri Keuangan menyatakan dengan harga bahan bakar minyak setengah subsidi untuk mobil pribadi plat hitam sebesar Rp6.500 – Rp7.000 per liter untuk premium maupun solar ada penghematan sekitar Rp21 triliun,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, di Jakarta, Selasa (16/4).
Potensi penghematan itu dengan asumsi kebijakan dual price BBM bersubsidi diterapkan mulai Mei 2013. Hal ini dikemukakan Wacik kepada wartawan ditemui usai rapat koordinasi BBM bersubsidi di Kantor Kementerian Dalam Negeri.
Skema dual price menghadirkan harga bahan bakar bersubsidi dengan dua variasi harga. Selain disediakan BBM subsidi seharga Rp4.500 per liter ada pula bahan bakar setengah subsidi dengan harga sekitar Rp6.500. Namun keputusan pasti soal harga baru ini menunggu restu presiden.
“Kami diminta Presiden SBY untuk menjelaskan opsi-opsi kenaikan harga yang ada. Tiap opsi mengandung plus minus. Kami jelaskan bahwa sudah mulai mengerucut opsinya. Tidak ada yang boleh kami tutupi,” tutur Wacik.
Pertemuan lintas sektor menyoal kebijakan BBM subsidi kali ini melibatkan hampir semua kementerian di sektor ekonomi. Selain itu juga mengundang perusahaan migas nasional Pertamina, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kepolisian RI, dan tentunya para pemimpin daerah tingkat provinsi.
Wacik menyatakan, para gubernur setuju dengan opsi dual price BBM bersubsidi yang perhitungannya masih terus dikaji. Bahkan, ada gubernur yang mengusulkan agar kendaraan roda empat pelat hitam langsung diberikan BBM berdasarkan harga keekonomian saja. Koordinasi dengan pemerintah daerah penting mengingat efektifitas implementasi kebijakan di tangan mereka.
“Pertamina, Hiswana Migas, BPH Migas, kepolisian, dan gubernur dilibatkan. Gubernur mau bertanggung jawab untuk penerapan opsi (dual price) ini. Karena itu sekarang lagi dipersiapkan SPBU mana yang dimandatkan menjual BBM subsidi Rp4.500 dan mana yang jual Rp6.500 untuk mobil pribadi,” ucap Wacik.
Hal senada disampaikan pula oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa bahwa skema dual price disikapi positif pemerintah daerah (pemda). “Respon dari seluruh gubernur yang hadir sangat positif. Semua mengatakan harus mengurangi subsidi BBM dan harus kendalikan konsumnya,” ucapnya.
Alasan para gubernur menginginkan pengurangan subsidi BBM, imbuh Hatta, lantaran daerah butuh suntikan dana lebih untuk program pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Ini bisa terwujud jika anggaran subsidi BBM dikurangi. Tapi keputusan apa yang akan diambil terkait perkara subsidi bahan bakar ini diserahkan pemda kepada pemerintah pusat.
Kebijakan yang akan diambil, imbuh Hatta, memperhatikan tiga hal yaitu daya beli masyarakat, tingkat inflasi, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ditegaskannya, pengurangan nilai subsidi bahan bakar hanya dikenai kepada mobil-mobil pelat hitam senilai Rp6.500 per liter. Sedangkan kendaraan umum (pelat kuning) maupun roda dua tetap boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi seharga Rp4.500 per liter.
Penyaluran bahan bakar minyak dual price nantinya dilakukan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berbeda. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan terhadap 5.027 SPBU di seluruh Indonesia oleh Hiswana Migas.
“Diperlukan penataan secara regional terhadap keberadaan SPBU. Maka dari itu, paralel dengan kebijakan (dual price) ini akan dilakukan penataan, percepatan, dan pembangunan SPBU di daerah-daerah,” tutur Hatta.
Pemda dan Pengusaha Siap
Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Ariffin menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah pusat untuk mengurangi jatah subsidi bahan bakar untuk mobil pelat hitam. Namun pemerintah daerah menginginkan adanya perbaikan jaminan pasokan sejalan dengan pengurangan subsidi yang artinya kenaikan harga BBM untuk mobil pribadi. Pemda juga menginginkan perbaikan infrastruktur SPBU sejalan dengan penerapan kebijakan baru.
“Yang pasti kami minta ada supply BBM yang berkesinambungan. Serta kami minta penambahan SPBU sebab jumlah SPBU di Kalimantan Selatan tidak sesuai dengan luas wilayah. Jumlahnya harus disesuaikan dengan konsumsi bahan bakar di daerah kami,” ucap Rudi.
Sementara itu Ketua Hiswana Migas Eri Purnomohadi menyatakan, pemerintah daerah memang mengutamakan kepastian pasokan BBM ke daerah. Terkait opsi dual price, himpunan pengusaha pom bensin ini juga menyerahkan keputusan di tangan pemerintah.
Dikemukakan Eri, penerapan dual price tak mengurangi pendapatan pengusaha pon bensin. Sedangkan terkait efektivitas pengawasan di lapangan, Hiswana Migas takkan bekerja sendiri. “Pengawasannya kami akan membagi dua dengan kepolisian secara rasional agar opsi itu bisa dijalankan,” ucapnya.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Timur Pradopo menyatakan, kesiapannya mengerahkan sejumlah aparat polisi khusus untuk mengawasi pelaksanaan dual price BBM bersubsidi di SPBU. Pengawasan dari kepolisian ini akan dikoordinasikan pula dengan pemerintah daerah setempat.
“Polri siap mengamankan pelaksanaannya di lapangan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Agar membeli BBM-ny sesuai ketentuan yang ada. Tapi yang penting harus kita sosialisasikan dulu ke masyarakat,” ucap Timur.
Pasokan BBM Rp4.500 Lebih Banyak
Direktur Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto menyatakan, infrastruktur SPBU yang menjual BBM Rp4.500 per liter lebih banyak dibandingkan SPBU untuk bahan bakar Rp6.500. Lebih dari 50 persen dari 5.027 pom bensin di Indonesia menjual BBM Rp4.500.
“Jumlah SPBU yang menjual premium Rp4.500 sebesar 55 persen. Sisanya sekitar 45 persen itu adalah yang menjual Rp6.500 per liter,” kata Djoko. Sedangkan untuk solar, SPBU yang jual BBM Rp4.500 sebesar 90 persen, barulah 10 persen sisanya jual Rp6.500.
Kepastian harga Rp6.500, imbuh Djoko, akan diumumkan langsung oleh presiden. Penerapan dual price BBM bersubsidi ditargetkan mulai bulan depan. Skema ini diharapkan bisa menahan laju konsumsi BBM subsidi sesuai kuota dalam APBN 2013 sebesar 46,02 juta kiloliter.
“Ada sekitar 34 SPBU di sejumlah daerah cuma hanya bisa jual satu jenis harga saja. Sehingga otomatis jual langsung dua harga. Tapi di mana saja lokasinya saya lupa,” tutur Djoko.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menyatakan kesiapan perseroan untuk melaksanakan skema dual price BBM bersubsidi mulai Mei 2013. Pihaknya segera menyiapkan pembedaan SPBU terkait penjualan bahan bakar subsidi untuk masing-masing jenis harga.
“Kita secara operasional siap laksanakan. Dan nanti SPBU akan kita cari tahu mana yang SPBU jual Rp4.500 per liter dan mana yang jual Rp6.500 per liter,” kata Karen.
Vice President Communication Pertamina Ali Mundakir menyatakan, jika dual price jadi diterapkan pelaksanaannya dilakukan serentak se-Indonesia. Untuk di DKI Jakarta terdapat 276 SPBU yang akan melaksanakan skema dual price mulai Mei 2013.
“Tidak perlu tambah infrastruktur SPBU. Kan tinggal switch spbu yang ada lalu dibagi dua, untuk penjual harga baru dan yang Rp4.500. Barangnya sama, harganya saja yang lain,” ucap Ali. Untuk membedakan SPBU yang menujual BBM subsidi penuh atau tidak akan disiapkan tanda oleh Pertamina.
Ali memastikan, program sistem monitoring dan pengendalian (SMP) BBM bersubsidi berbasis teknologi informasi yang digarap Pertamina akan berjalan sejalan dengan penerapan dual price ini.  SMP diterapkan melalui pemasangan radio frequency identification (RFID) di nozzle dispenser BBM maupun di tanki bensin kendaraan untuk memonitor konsumsi BBM masing-masing kendaraan.
“RFID tetap jalan buat memonitor pengeluaran bensin dari dispenser berapa. Pemasangannya dikerjakan PT Inti selaku pemenang tender SMP,” kata Ali. Rencananya, pelaksanaan SMP itu mulai dilakukan di DKI Jakarta pada Juli 2013 untuk 276 SPBU yang ada di ibukota.
Terkait SMP BBM bersubsidi, Pertamina memerlukan payung hukum khusus utamanya untuk memasang RFID di kendaraan-kendaraan. Rencananya, aturan hukum akan dikeluarkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Selama triwulan pertama 2013, penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan PT Pertamina (Persero) totalnya mencapai 10,74 juta kiloliter (KL). Jumlah ini 0,6 persen lebih besar dibandingkan kuota yang ditetapkan yakni 10,68 juta kiloliter.
Kelebihan volume konsumsi BBM dari kuota yang ditetapkan lantaran pemakaian solar 5,2 persen di atas kuota. Kuota solar untuk kuartal 1 tahun ini sebanyak 3,52 juta kiloliter tapi realisasinya 3,70 juta kiloliter. Sedangkan jatah premium 7,16 juta kiloliter tapi realisasinya cuma 7,04 juta kiloliter.
Mengalihkan konsumsi bahan bakar dari yang bersubsidi ke nonsubsidi tak semudah membalik telapak tangan. Sebab konsumen cenderung memilih BBM yang harganya lebih murah. Sehingga, walau Pertamina menyediakan pasokan BBM nonsubsidi dengan jumlah yang mencukupi tetap saja tak bisa mengalihkan seluruh pembelian bahan bakar bersubsidi.
Belum lagi disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi yang kian lebar dan memicu konsumen untuk lebih memilih beli premium dan solar ketimbang pertamax. Seperti diketahui, harga bahan bakar subsidi sebesar Rp 4.500 per liter sedangkan yang nonsubsidi mencapai Rp10.200 per liter sebagai dampak dari tingginya harga minyak mentah dunia.
Selama Januari – Maret 2013, realisasi penyaluran premium relatif sesuai kuota yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar 7,04 juta KL atau baru 98,3 persen dari kuota. Ini sejalan dengan peningkatan konsumsi BBM nonsubsidi, yakni pertamax dan pertamax plus yang tumbuh sekitar lima persen dibandingkan periode yang sama pada 2012.
Pertamina mendapatkan penugasan distribusi BBM bersubsidi dari BPH Migas tahun ini dengan kuota sebanyak 45,01 juta KL. Rincian kuota masing-masing bahan bakar meliputi, Premium 29,03 juta KL, Solar 14,28 juta KL, dan Kerosene atau minyak tanah1,70 juta KL.
Realisasi penyaluran BBM bersubsidi sampai dengan 31 Maret 2013 dibanding 2012 yakni untuk premium naik 4,2 persen, solar turun 0,35 persen, sedangkan minyak tanah 12,23 persen. Untuk periode triwulan pertama pada 2012 konsumsi BBM subdisi mencapai 10,727 juta KL terdiri atas premium 6,717 juta KL, solar 3,697 juta KL, dan minyak tanah 313 ribu KL.
Selama triwulan pertama tahun ini total konsumsi bahan bakar subsidi sebanyak 10,957 juta KL. Rincinya, premium 6,999 juta KL, solar 3,684 juta KL, dan minyak tanah 274,73 ribu KL.
Dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 1 tahun 2013 ditargetkan penghematan konsumsi BBM subsidi sebesar 1,26 juta kiloliter. Dengan catatan, pembengkakan kuota BBM subsidi dari 46,02 juta kiloliter menjadi 48,65 kiloliter. Jika tak dibarengi upaya penghematan maka konsumsi bahan bakar subsidi bisa menembus angka 49,65 juta kiloliter.
Target penghematan BBM subsidi tersebut bersumber dari pengiritan konsumsi bahan bakar kendaraan dinas 239.259 kiloliter, kehutanan 95.759 kiloliter, dan transportasi laut 921.001 kiloliter. Sementara pada 2012, realisasi kuota BBM subsidi mencapai 45,06 juta kiloliter padahal dalam APBN 2012 hanya dijatahi 40 juta kiloliter.
Catatan saja, dalam APBN 2013 ditetapkan pagu belanja subsidi energi Rp274,7 triliun. Dari jumlah itu dialokasikan sebanyak Rp193,8 triliun untuk subsidi BBM dan Rp80,9 untuk listrik. Sedangkan pada 2012 anggaran subsidi BBM dan listrik sebesar Rp312 triliun atau sekitar 20,16 persen dari total postur APBN-Perubahan 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s