Dari Kencingan Jadi Penimbunan Solar Subsidi

MUNGKIN ada jutaan masyarakat Indonesia yang mengikuti perkembangan karut-marut ujian nasional. Di sela-sela tontontan televisi atau waktu baca koran, ada yang ‘ngeh dengan pemberitaan soal bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi?

Bukan cuma soal pematangan skema dua harga penyaluran BBM public service obligation (PSO) tapi pula terkait kelangkaan solar. Beberapa wilayah yang ada di Jawa Tengah seperti Wonosobo, Tegal, Solo, Kebumen, dan Yogyakarta mengalami kekurangan pasokan solar. Bahkan kondisi ini juga melanda Jawa Timur semisal di Kabupaten Jember.

PT Pertamina (Persero) selalu menyatakan, keadaan tersebut bukanlah kelangkaan. Melainkan karena permintaan konsumen yang meningkat. Sehingga, volume solar yang dijatahi untuk didistribusikan melalui perseroan pelat merah tersebut tak cukup menutupi kebutuhan masyarakat.

Betapa tidak, dari kuota solar selama kuartal I 2013 sebanyak 3,52 juta kiloliter (kl), realisasi di lapangan malah 5,2 persen diatasnya. Sepanjang Januari – Maret 2013, penyaluran solar subsidi oleh Pertamina sebanyak 3,68 juta kl.

Tunggu dulu, jika diamati lebih jauh yang terjadi di berbagai wilayah tak semata kebutuhan konsumen yang meningkat. Pasalnya, terdapat unsur penyalahgunaan konsumsi solar subsidi tersebut alias penimbunan oleh sejumlah oknum.

Selasa (16/4/2013), polisi menggelandang Siti Wororini. Tentang peristiwa yang terkait dengannya pekan lalu, saya mengetahui dari berita Majalah Tempo (edisi 22-28 April 2013). Penangkapan Siti tersebut lantaran ia diduga menimbun solar bersubsidi seiring dengan praktik bisnisnya yang terfiliasi dengan PT Pontas Anugerah Khatulistiwa. Perseroan yang berdiri sejak 2007 ini berdagang minyak dan gas serta jasa pengiriman logistik.

Kini sejumlah gudang milik Siti dan suami, Suharno, di ujung Jalan Sawah Besar, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah, tak bergeliat lagi sejak ia ditangkap. Kini truk-truk tanki minyak seukuran tronton bergeming di depan gudang. Lazimnya, gudang tersebut disibukkan keluar-masuk puluhan truk tanki pembawa BBM.

Polisi menengarai Siti menimbun solar bersubsidi sebanyak 45 ton lalu menjualnya ke sejumlah industri di Jawa Tengah seharga Rp9.700 – Rp10.000 per liter. Bisnis ilegalnya diperkirakan berjalan selama dua tahun belakangan.

Pola penimbunan melalui truk beroda enam seperti dilakukan Siti dan Suharno bukan satu-satunya. Ada lagi yang lain, seperti dengan menampung ‘kencingan’. Maksudnya, oknum penimbun melancarkan aksi dengan cara membeli solar menggunakan jeriken lantas dikumpulkan setiap hari. Mekanisme macam ini disebut ‘kencingan’.

Namun Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/4), menilai bahwa penimbunan solar bersubsidi sebagai wujud reaksi masyarakat jelang penerapan kebijakan dua harga BBM subsidi. Sebelum harga untuk kendaraan roda empat (atau lebih) berpelat hitam naik maka berduyun-duyung konsumen menambah pembeliannya. Kalau normalnya beli 40 liter, untuk mengantisipasi kenaikan harga tersebut ditambah menjadi 80 liter.

Menyikapi “kelangkaan” solar kini, Susilo mengatakan, pihaknya tak ada rencana untuk menambah kuota penyaluran solar bersubsidi pada bulan-bulan ke depan. “Sejauh ini belum ada rencana menambah kuota solar. Sebab setiap perubahan harus dapat persetujuan DPR melalui APBN Perubahan,” ucapnya kepada wartawan.

Penyaluran BBM subsidi dengan dua harga melalui SPBU yang terpisah disiapkan sebagai upaya untuk menekan anggaran subsidi bahan bakar dalam postur APBN. Sebab, penyaluran BBM bersubsidi yang tak tepat sasaran memicu konsumsinya melampaui kuota yang ditetapkan.

Bagaimanapun tak ada jaminan dual price bahan bakar bersubsidi dapat mengendalikan konsumsinya secara signifikan sehingga tak jebol kuota 46,02 juta kl dalam APBN 2013. Apalagi masalah penimbunan seperti yang selama ini terjadi. Tentu saja penertibannya memerlukan penanganan dan pengawasan serius dari aparat polisi serta Badan Pengatur Kegiatan Hilir Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Catatan saja, pada 2012 pemerintah terpaksa menambah kuota bahan bakar subsidi dua kali menjadi 45,27 juta kiloliter dari target awal 40 juta kiloliter. Sedangkan dalam APBN 2013, kuota BBM bersubsidi ditetapkan 46,02 juta kiloliter. Jumlah ini diasumsikan dengan ICP (Indonesia Crude Price) US$100 per barel dan subsidi BBM Rp193,8 triliun. Kalau ICP menyentuh US$115 per barel diramalkan subsidi akan bengkak Rp50 triliun dari patokan semula. Apalagi kalau konsumsinya melebihi kuota.

Perlu diketahui, opsi dua harga BBM bersubsidi melahirkan skema baru dalam pendistribusian bahan bakar ke konsumen, yakni pemisahan SPBU. Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menyediakan premium dan solar harga Rp4.500 hanya boleh menjualnya kepada kendaraan pelat kuning serta sepeda motor. Sementara pengisian bensin bagi kendaraan roda empat pelat hitam dilayani melalui SPBU terpisah dengan harga Rp6.500 – Rp7.000 per liter.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s