Mobil Murah VS Angkutan Umum

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) tetap pada pendapat yang berseberangan dengan pemerintah terkait program low cost and green car (LCGC). MTI menilai seharusnya peningkatan kebutuhan mobilitas dijawab dengan memaksimalkan pelayanan angkutan umum bukan mobil murah.

Ketua MTI Danang Parikesit mengatakan penerapan program LCGC harus diimbangi kebijakan tegas untuk mendorong perbaikan fasilitas transportasi publik. Kemudahan yang harus didahulukan ialah dari segi pembiayaan pengadaan angkutan umum demi merangsang peremajaan armada lama.

“Perlu ada kebijakan afirmatif untuk mendorong perkembangan angkutan umum melalui akses pembiayaan yang sama mudah misalnya, antara sepeda motor dengan angkutan umum,” tuturnya.

Sejak 15 Juni 2012 uang muka alias down payment (DP) cicilan kendaraan bermotor ditetapkan terendah 25% untuk sepeda motor dan mobil pribadi 30%. Ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/10/DPNP.

Kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif (nonpribadi) DP minimum 20% ditambah syarat kendaraan itu harus punya izin angkutan orang atau barang dari instansi berwenang. Izin tersebut diajukan perorangan atau badan hukum berizin usaha khusus dan kendaraannya harus untuk kegiatan operasional usaha miliknya.

Aturan Bank Indonesia itu sekilas terlihat berusaha mempermudah pengusaha angkutan untuk membeli armada baru. Tapi kenyataan di lapangan tak seperti di atas kertas, DP untuk kredit kendaraan produktif mayoritas dua kali lipat dari yang disebutkan dalam surat edaran BI sebesar 40%.

“Uang muka motor sekitar 30%, tapi kalau pengusaha angkutan umum mau kredit dia harus bayar DP 40%, ini jauh lebih besar dibandingkan motor jadinya peremajaan tak kunjung terjadi,” ucap Danang.

Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor (Organda) mencatat bunga kredit kendaraan bermotor pribadi selalu lebih kecil dibandingkan angkutan umum. Kisaran 4% – 6,5% per tahun untuk mobil atau motor pribadi sedangkan angkutan umum antara 9%-25%.

Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena menyatakan ciclan angkutan umum turut dipengaruhi skala bisnis perusahaan otobus. Perusahaan otobus antarkota antarprovinsi umumnya mendapat bunga kredit lebih murah ketimbang angkutan perkotaan.

“Dengan suku bunga kredit setinggi itu, jangan harap ada pengusaha pemilik mikrolet yang membeli armada bus,” ujarnya.

Penjualan Tertahan

Terkait kebijakan soal uang muka cicilan kendaraan bermotor ini, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) turut menyuarakan keresahan. Surat edaran BI sulit membuat penjualan motor melampaui pencapaian 2011.

AISI mencatat selama Januari-September 2011 penjualan motor mencapai 6,2 juta unit. Periode yang sama pada 2012 terjual 5,4 juta unit atau anjlok 13,32% dari 2011. Kemudian tumbuh lagi sekitar 7,8% pada tahun ini menjadi sekitar 5,8 juta unit tapi tetap belum menyaingi perolehan pada dua tahun silam.

“Pada 2011 belum ada aturan mengenai DP minimum. Aturan ini otomatis mempengaruhi pasar. Ibaratnya dulu uang muka DP Rp500.000 cukup tapi sekarang minimal Rp2 – Rp2,5 juta,” kata Ketua Bidang Komersial AISI Sigit Kumala.

Sejauh ini AISI tetap optimistis penjualan sepeda motor sepanjang 2013 mampu menyentuh kisaran 7,5 juta unit. Tapi asosiasi pesimistis jumlahnya bisa menyaingi realisasi dua tahun silam 8,01 juta unit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s