Pengurangan Pajak Impor Bus Dinilai Sulit

BENTUK antisipasi pemerintah provinsi DKI Jakarta terhadap ancaman kian parahnya kemacetan lalu lintas seiring masuknya low cost and green car (LCGC) dengan menambah armada angkutan umum, khususnya bus Transjakarta. Sayangnya, harapan untuk mendapat pengurangan pajak impor Transjakarta sulit terkabul.

Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian Budi Darmadi mengatakan insentif pajak tersebut harus melalui pembahasan yang melibatkan sejumlah kementerian. Pihaknya tak berwenang untuk memutuskannya sendiri.

“Ini sedang dibicarakan bersama interkementerian, akan dibahas di Badan Kebijakan Fiskal. Lihat dulu permohonan pengurangan pajak itu ditujukan ke [pihak mana], Kemenperin hanya terima tembusan,” katanya.

Interkementerian yang dimaksud di antaranya melibatkan Kemepenrin, BKF, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kementerian Perindustrian belum dapat memastikan kapan pembahasan soal opsi pengurangan pajak impor Transjakarta akan dilakukan.

Sementara itu, Direktur Industri Alat Transportasi Darat (IATD) Ditjen IUBTT Kementerian Perindustrian Soerjono mengeluhkan soal permintaan Pemprov DKI tersebut. Sebab, menurutnya, kalau ini diberlakukan justru akan menggerus kinerja bisnis produsen kendaraan komersil dalam negeri.

“Masa gara-gara DKI butuh bus terus harus menghancurkan industri truk dan bus nasional? Belum lagi industri karoseri juga akan gulung tikar,” ucap dia.

Industri kendaraan komersil seperti truk dan bus di Indonesia sejauh ini hanya mengandalkan potensi pasar lokal. Ketika pajak impor alias bea masuk dikurangi atau ditiadakan maka produk impor akan membanjir sehingga melemahkan daya saing produsen di dalam negeri.

“Kalau satu-satunya yang kita punya [di dalam negeri] terus dilabar [produk impor] ya bisa-bisa tutup industrinya dan pindah ke negara lain,” tutur Soerjono.

Di sisi lain, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menyarankan agar dalam mengajukan permintaan pengurangan pajak impor Pemprov DKI juga menjelaskan solusinya. Sebab, jika ini diterapkan pemerintah berpotensi kehilangan sumber pendapatan negara dari bea masuk impor bus.

“Pemprov DKI harus bisa menyesuaikan hilangnya penerimaan pajak impor bus dengan pengurangan anggaran subsidi BBM yang memberikan ruang fiskal baru sekitar Rp50 triliun,” katanya.

Dalam cakupan yang lebih luas demi keberlangsungan operasional Transjakarta bukan cuma dibutuhkan pengurangan atau penghapusan pajak. Poin yang lebih krusial adalah fleksibilitas penetapan tarif.

“Penetapan tarif harus mempertimbangkan beberapa resiko investasi, seperti fluktuasi nilai tukar uang dan resiko penaikan harga BBM. Yang terpenting adalah kelangsungan operasi Transjakarta yang tergantung tarif dan jumlah penumpang,” ucap Danang.

Sepanjang 2013 ada tender pengadaan ratusan bus baru yang terdiri dari 400 Transjakarta dan 400 bus sedang. Pada 2014, pengadaan bus baru ditargetkan menyentuh 1.000 unit Transjakarta dan 3.000 bus sedang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s