Tangsel Wajib Berbenah Pekerjaan Rumah

tangsel
Peta Wilayah Kota Tangerang Selatan [Sumber:  jakarta.panduanwisata.id]
KOTA Tangerang Selatan menjadi satu-satunya perkotaan di Tangerang Raya, Provinsi Banten yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak pada tahun ini. Tak tanggung-tanggung penyelenggaraan pilkada di kota ini ditetapkan sebagai proyek percontohan di Indonesia.

 

Percontohan yang dimaksud ialah untuk melihat seberapa efisien penyelengaran demokrasi di Tangerang Selatan. Sejumlah 30 duta besar negara sahabat akan disuguhkan betapa fasilitas publik dapat dipergunakan secara kondusif untuk pelaksanaan suksesi.

 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tangerang Selatan Mohamad Subhan mengatakan pilkada wali kota dan wakil wali kota akan dihadiri sejumlah tamu kenegaraan di antaranya 30 duta besar, komisioner KPU RI, KPU luar negeri, dan tamu undangan lain.

 

“Mereka akan memonitor proses pemungutan suara dan proses penghitungan surat suara,” ujarnya.

 

Ada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang akan dikunjungi dan masing-masingnya semacam memiliki latar belakang filosofis tertentu. Misalnya TPS yang ada di sekolah, ini menunjukkan sekolah sebagai fasilitas negara yang bisa dipakai dalam proses demokrasi.

 

Selain itu, imbuhnya, ada pula TPS yang dekat dengan pasar. Lokasi ini identik sebagai fasilitas umum yang aktivitasnya tetap bergulir saat momentum pilkada. “Walaupun tidak ada libur di pasar, tetapi proses demokrasi tetap bisa jalan,” kata Subhan.

 

Pilkada Tangsel berlangsung di 2.245 tempat pemungutan suara. Dari tiga pasang calon hanya para calon wali kota saja yang akan mencoblos karena para calon wakil wali kota bukan warga Tangsel.

 

Namun mari sejenak alihkan fokus teropong dari panggung politik ke jalanan.

Tampaklah betapa kota ini punya segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan menyangkut penyelenggaraan pelayanan kesehatan, infrastruktur, pendidikan, maupun pelayanan dasar di sejumlah kecamatan.

 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tangerang Public Transparency Watch (Truth) bahkan berani melabeli Pemerintah Kota Tangsel dengan tiga cap negatif. Pemkot diklaim gagal mewujudkan pelayanan dasar dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di empat bidang tersebut.

 

Selain itu, Pemkot Tangsel juga disebut gagal mewujudkan peningkatan pelayanan dasar. Dan cap terakhir adalah praktik pelayanan dasar sarat praktik pungutan liar (pungli). Pungli yang dimaksud baik berupa korupsi, pemerasan, maupun suap-menyuap.

 

Pungutan liar (pungli) dinyatakan sebagai masalah terbesar dalam penyelenggaraan pendidikan di Tangerang Selatan. Ini diperoleh dari hasil studi Sekolah Anti Korupsi (Sakti) yang Truth dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

 

Jupry Nugroho dari Sakti Tangerang menyatakan penelitian dilakukan secara acak terhadap 20 Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Didapati ada 98% pungutan liar dalam berbagai aktivitas belajar dan mengajar di sekolah di berbagai wilayah Tangerang Selatan.

 

“Pungli ini ada dalam pembelian buku, seragam, dan pengambilan rapot,” ucapnya. Selain itu, pungutan liar juga beredar dalam kegiatan pengadaan uang komputer, study tour, uang Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), ekstrakulikuler, dan gedung sekolah.

 

Jupry menyatakan kondisi tersebut menunjukkan penyelenggaran pendidikan di Kota Tangerang Selatan belumlah bebas biaya alias gratis. Selain pungli masalah lain yang membelit adalah penyediaan fasilitas pendidikan. “Sebagai contoh perpustakaan dan toilet,” ujar Jupry.

 

Sakti Tangerang melansir 60% fasilitas perpustakaan sekolah dasar negeri dalam keadaan buruk. Kondisi yang sama berlaku untuk 90% toilet SDN di Tangsel.

 

Sektor pendidikan, imbuh Jupry, hanya salah satu dari empat obyek penelitian yang menyangkut pelayanan dasar di Tangerang Sealtan. Obyek lain yang turut disoroti adalah kesehatan, infrastruktur jalan, serta pelayanan di tujuh kecamatan.

 

Adapun di bidang kesehatan dinyatakan seratus persen Puskesmas di Kota Tangerang Selatan tidak memiliki armada Puskesmas Keliling. Ini disampaikan Acho Ardiansyah dari Sakti Tangerang berdasarkan obyek penelitian dari 23 Puskesmas.

 

“Kami ambil dua responden dari masing-masing Puskesmas,” tutur dia.

 

Secara keseluruhan Sakti Tangerang menemukan sembilan masalah di bidang kesehatan. Contohnya, 91% Puskesmas tidak memiliki sistem pengendali kebisingan dan 83% tidak mencantumkan informasi ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.

 

Belum lagi ada 80% Puskesmas tidak mencantumkan informasi ketersediaan obat yang mereka miliki. Adapula pusat layanan  kesehatan yang tak mencantumkan informasi tentang tarif berobat sekitar 70%.

 

“Sejumlah 61% Puskesmas juga tak melibatkan masyarakat dalam menyusun standar pelayanan kesehatan,” tutur Acho. Ditambah lagi 65% dari mereka tidak punya info ketersediaan pemberdayaan masyarakat.

 

Sementara itu, pada aspek infrastruktur jalan Sakti Tangerang menyatakan seratus persen jalanan di Kota Tangerang Selatna tidak memiliki pengaman.

 

Oki Anda S. dari Sakti Tangerang menuturkan ditemukan sembilan masalah utama terkait infrastruktur jalan raya di Tangsel termasuk soal pengaman jalan. Porsi masalah terbesar setelah perkara pengaman jalan adalah 95% jalanan tidak menyediakan tempat pemberhentian angkutan umum.

 

“Sebesar 93% permintaan perbaikan jalan itu tak direspon oleh pemkot Tangerang,” ujar Oki.

 

Kenyataan di lapangan, imbuhnya, sekitar 75% jalan di Tangsel tidak diperbaiki secara rutin. Belum lagi masing-masing 73% saluran air dalam keadaan buruk dan dengan kondisi jalan yang ada sering menyebabkan kecelakaan.

 

Adapun tiga masalah terakhir adalah ketiadaan  trotoar pada 65% jalan raya, tidak adanya gorong-gorong di 60% jalan, serta 55% dari infrastruktur yang ada pun tak punya rambu jalan. “Studi ini terhadap 20 jalan kota di Tangerang Selatan,” ucap Oki.

 

Menanggapai berbagai masalah yang menjadi benang kusut ini, Wakil Koordinator Truth Suhendar menilai sebetulnya tidak sukar untuk mengatasinya. Kata kunci yang dia sebutkan adalah niat terutama dari pemerintah untuk mengurai kekusutan yang ada.

 

“Contohnya untuk mengikis budaya pungli di sektor pendidikan butuh kepemimpinan yang kuat dan kemauan politik untuk menghentikannya,” kata dia. Pemimpin yang dimaksud tidak hanya kepala daerah tetapi juga kepala dinas terkait bahkan kepala sekolah.

 

Pemimpin tersebut tidak hanya sekadar menggaungkan untaian kaliman melainkan tindakan nyata. Misalnya dengan membuat regulasi daerah tertentu menyangkut pungli di area pendidikan dibarengi layanan pengaduan melalui pesan singkat dan sanksi tegas.

 

Selain regulator tentu peran masyarakat tidak bisa dikesampingkan. Harus ditingkatkan kesadaran orang tua murid dan siswa itu sendiri. Kesadaran yang berangkat dari logika sederhana bahwa setiap bentuk permintaan biaya selalu mensyaratkan bukti pembayaran dibarengi laporan pertanggungjawaban.

 

“Masyarakat harus berani untuk meminta dan mempertanyakannya,” tutur Suhendar menutup wawancara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s